Indeks
Semua hakim MK harus diperiksa serta hasil keputusannya ditinjau ulang terkait tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK.
Menurut Charles Napoleon semua hakim MK harus diperiksa, karena keputusan MK merupakan keputusan kolektif kolegial.
Lebih lanjut, Leon panggilan akrab Ketua Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Jawa Timur ini menjelaskan semua keputusan MK terutama yang menyangkut masalah sengketa Pilkada harus ditinjau ulang, atau bila perlu dianulir jika terbukti ada unsur suapnya.
Dengan ditangkapnya Akil oleh KPK membuat masyarakat prihatin, marah, dan kecewa. Sebagai pejabat MK seharusnya mereka mempunyai moral dan etika yang lebih dibanding dengan masyarakat atau pejabat pada umumnya. Karena MK merupakan lembaga pengawal konstitusi RI. “Kemanakah sumpah jabatan yang pernah diucapkan pada waktu pelantikan sebagai pejabat MK”, ujar Leon.
Pemerintah harus bertindak cepat untuk menyikapi masalah tersebut, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin pudar. “Agar tidak terjadi kasus serupa terulang lagi, maka pemerintah harus memaksimalkan implementasi hukum Negara, mulai dari Perda sampai UUD,” jelas pengusaha bidang pertambangan ini. (eko)
Menurut Charles Napoleon semua hakim MK harus diperiksa, karena keputusan MK merupakan keputusan kolektif kolegial.
Lebih lanjut, Leon panggilan akrab Ketua Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Jawa Timur ini menjelaskan semua keputusan MK terutama yang menyangkut masalah sengketa Pilkada harus ditinjau ulang, atau bila perlu dianulir jika terbukti ada unsur suapnya.
Dengan ditangkapnya Akil oleh KPK membuat masyarakat prihatin, marah, dan kecewa. Sebagai pejabat MK seharusnya mereka mempunyai moral dan etika yang lebih dibanding dengan masyarakat atau pejabat pada umumnya. Karena MK merupakan lembaga pengawal konstitusi RI. “Kemanakah sumpah jabatan yang pernah diucapkan pada waktu pelantikan sebagai pejabat MK”, ujar Leon.
Pemerintah harus bertindak cepat untuk menyikapi masalah tersebut, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin pudar. “Agar tidak terjadi kasus serupa terulang lagi, maka pemerintah harus memaksimalkan implementasi hukum Negara, mulai dari Perda sampai UUD,” jelas pengusaha bidang pertambangan ini. (eko)
No Comment.