Indeks
PRO-KONTRA pada dunia pendidikan karena bagi siswi yang hamil di luar nikah ada yang memperbolehkan mengikuti Ujian Nasional (Unas) dan ada yang melarang untuk ikut Unas.
Meski, penyelenggaraan Unas akan dimulai pada Senin, 16 April 2012. Lain dengan siswi/ siswa yang menjalani tahanan karena terlibat kejahatan, ini tetap diperbolehkan mengikuti Unas, seperti tahun tahun sebelumnya.
Nah...kini yang menjadi problem bagi siswi yang lagi hamil, apakah sekali lagi, boleh ikut Unas atau tidak. Meskipun sampai sekarang belum diketahui ada tidaknya siswi yang hamil mengikuti Unas.
Seperti yag dilansir oleh media Sindo baru baru ini, bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur melarang siswi hamil mengikuti Unas. Alasannya keberadaan siswi hamil melanggar aturan norma dunia pendidikan.
Kepala Dindik Jawa Timur Harun mengatakan, keberadaan siswa hamil mencoreng dunia pendidikan. Jika siswi hamil diizinkan ikut Unas maka bisa menabrak hakikat pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan sekolah tidak hanya menekankan kognitif anak, tetapi juga mendidik mental dan proses pengenalan perilaku norma serta nilai.
“Jika siswi hamil tetap diperbolahkan mengikuti Unas, proses pendidikan di sekolah tidak berhasil. Nanti dikhawatirkan banyak siswi yang hamil sebelum lulus,”katanya. Harun berjanji akan tegas dengan kebijakkan nya. Karena jika siswi hamil diberi toleransi satu kali saja untuk mengikuti Unas, maka pada tahun berikutnya akan membuka kemungkinan untuk siswi lain melakukan hal yang sama.
“Kita kan bisa melihat,usia sekolah kan bukan usia yang secara psikologis siap untuk menikah. Karena itu usia menikah kan sudah ditentukan oleh pemerintah.Tentunya siswi yang hamil kemungkinan besar hamil di luar nikah dan itu sudah melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat,” lanjutnya.
Meski begitu, para siswi yang hami bukan berarti tidak bisa mendapatkan ijazah sebagaimana temannya. Karena jika siswi yang hamil bisa mengikuti program paket. Karena setiap sekolah pasti memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Biasanya siswa yang hamil, akan dikeluarkan dari sekolah. Namun jika ada yang tidak dikeluarkan siswi tersebut tetap tidak diperbolehkan mengikuti Unas.
Jika sudah melahirkan siswi tersebut baru diperbolehkan mengikuti program paket. “Meski mereka bermasalah kami tetap berkewajiban memberi solusi pada pendidikan mereka. Setelah mereka melahirkan, tetap bisa melanjutkan ujian dengan mengikuti program paket,” tutur Harun. Bagaimana di Surabaya?. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan belum bisa memberi kebijakan pasti jika ada siswi yang hamil.
Karena jika ada siswi hamil maka ia berada pada posisi yang sulit dan harus dilihat dengan jelas. Di satu sisi dia melanggar nilai dan norma, tapi di sisi lain ia perlu dididik. “Jadi masalah ini harus dipelajari dulu. Karena menyangkut pendidikannya.Kasihan jika kebijakan ini sangat memojokkan dirinya,” kata pejabat berkacamata ini.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki menolak kebijakan larangan siswi hamil ikut Unas. Karena larangan itu tidak memiliki ketentuan yang bisa dijadikan dasar untuk melarang. Larangan itu dinilainya sebagai sebuah kesalahan.
“Namun mungkin mereka bisa disebut tidak lulus,”tuturnya. Ketidaklulusan tersebut bukan karena mereka tidak bisa mengikuti Unas,tapi bisa karena dari penilaian yang lain mereka kurang. Karena dilihat dari aturan syarat peserta Unas tidak ada yang menyebutkan bahwa siswi hamil tidak boleh ikut Unas. “Kan tidak ada ketentuan yang jelas, makanya seharusnya boleh ikut ujian,”paparnya.
Seperti yang diberitakan InfoolJatim.com, bahwa semua siswa peserta Unas bisa mengikuti tanpa alasan apapun termasuk hamil di luar nikah.
"Adalah hak para siswa untuk mengikuti Unas, tidak ada alasan apapun untuk tidak mengikutkan mereka dalam Unas," ujar Ketua Komisi D, Baktiono, Senin (2/4/2012).
Saat ini, lanjut Baktiono, tidak ada ketentuan yang bisa memberikan dasar ada peserta Unas yang dilarang mengikut ujian. Kejadian khusus seperti terjeratnya siswa pada tindak kriminal dan hamil di luar nikah, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikutsertakan siswa pada Unas.
"Yang ditahan oleh polisi saja boleh ikut Unas, apalagi yang hamil tidak diperbolehkan. Itu hak mereka," lanjutnya.
Baktiono menyesalkan beberapa kejadian pada pelaksanaan Unas tahun lalu yang tidak mengizinkan siswa ikut Ujain Nasional akibat hamil di luar nikah. "Jangan sampai terulang lagi, apapun kondisinya mereka sudah masuk daftar peserta Unas, biar mereka menyelesaikannya," tandas politikus PDIP ini.
Ditanya mengenai bagaimana caranya, Baktino menegaskan pihak sekolah lebih tahu karena mekanisme pelaksanaan Unas ada di pihak sekolah.
"Kalau yang ditahan ujiannya di tahanan, mungkin saja bagi yang berkasus hamil di luar nikah bisa disendirikan. Pihak sekolah lebih tahu, yang penting tidak melanggar aturan," terangnya.
Pada kesempatan tersebut Baktiono juga mengingatkan pihak sekolah, terutama sekolah swasta penerima dana BOS untuk tidak menjadikan keuangan sebagai alasan melarang siswa ikut ujian sekolah maupun Unas.
"Dana BOS sudah masuk perhitungan biaya ujian dan Unas, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikutsertakan mereka jika terkait dengan keuangan," tegasnya.
Baktiono mengaku komisinya sudah menerima beberapa laporan masyarakat tentang pelarangan siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah untuk mengikuti Unas dan ujian sekolah.
Dalam laporan ini, lanjut Baktiono, muncul modus baru pihak sekolah untuk melarang siswa mengikuti ujian dengan tidak memberikan nomer ujain tapi diperbolehkan mengikuti pelaksanaan ujian. "Modusnya mereka boleh ikut ujian tapi nomnornya tak diberikan. Inikan menekan siswa secara psikologis,"tegasnya.
Laporan-laporan ini kata Baktiono sudah ditindaklanjuti langsung pada pihak sekolah dan semuanya sudah memperbolehkan untuk mengikuti ujian. (*)
Selengkapnya : http://go.girilaya.com/zlyril
Meski, penyelenggaraan Unas akan dimulai pada Senin, 16 April 2012. Lain dengan siswi/ siswa yang menjalani tahanan karena terlibat kejahatan, ini tetap diperbolehkan mengikuti Unas, seperti tahun tahun sebelumnya.
Nah...kini yang menjadi problem bagi siswi yang lagi hamil, apakah sekali lagi, boleh ikut Unas atau tidak. Meskipun sampai sekarang belum diketahui ada tidaknya siswi yang hamil mengikuti Unas.
Seperti yag dilansir oleh media Sindo baru baru ini, bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur melarang siswi hamil mengikuti Unas. Alasannya keberadaan siswi hamil melanggar aturan norma dunia pendidikan.
Kepala Dindik Jawa Timur Harun mengatakan, keberadaan siswa hamil mencoreng dunia pendidikan. Jika siswi hamil diizinkan ikut Unas maka bisa menabrak hakikat pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan sekolah tidak hanya menekankan kognitif anak, tetapi juga mendidik mental dan proses pengenalan perilaku norma serta nilai.
“Jika siswi hamil tetap diperbolahkan mengikuti Unas, proses pendidikan di sekolah tidak berhasil. Nanti dikhawatirkan banyak siswi yang hamil sebelum lulus,”katanya. Harun berjanji akan tegas dengan kebijakkan nya. Karena jika siswi hamil diberi toleransi satu kali saja untuk mengikuti Unas, maka pada tahun berikutnya akan membuka kemungkinan untuk siswi lain melakukan hal yang sama.
“Kita kan bisa melihat,usia sekolah kan bukan usia yang secara psikologis siap untuk menikah. Karena itu usia menikah kan sudah ditentukan oleh pemerintah.Tentunya siswi yang hamil kemungkinan besar hamil di luar nikah dan itu sudah melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat,” lanjutnya.
Meski begitu, para siswi yang hami bukan berarti tidak bisa mendapatkan ijazah sebagaimana temannya. Karena jika siswi yang hamil bisa mengikuti program paket. Karena setiap sekolah pasti memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Biasanya siswa yang hamil, akan dikeluarkan dari sekolah. Namun jika ada yang tidak dikeluarkan siswi tersebut tetap tidak diperbolehkan mengikuti Unas.
Jika sudah melahirkan siswi tersebut baru diperbolehkan mengikuti program paket. “Meski mereka bermasalah kami tetap berkewajiban memberi solusi pada pendidikan mereka. Setelah mereka melahirkan, tetap bisa melanjutkan ujian dengan mengikuti program paket,” tutur Harun. Bagaimana di Surabaya?. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan belum bisa memberi kebijakan pasti jika ada siswi yang hamil.
Karena jika ada siswi hamil maka ia berada pada posisi yang sulit dan harus dilihat dengan jelas. Di satu sisi dia melanggar nilai dan norma, tapi di sisi lain ia perlu dididik. “Jadi masalah ini harus dipelajari dulu. Karena menyangkut pendidikannya.Kasihan jika kebijakan ini sangat memojokkan dirinya,” kata pejabat berkacamata ini.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki menolak kebijakan larangan siswi hamil ikut Unas. Karena larangan itu tidak memiliki ketentuan yang bisa dijadikan dasar untuk melarang. Larangan itu dinilainya sebagai sebuah kesalahan.
“Namun mungkin mereka bisa disebut tidak lulus,”tuturnya. Ketidaklulusan tersebut bukan karena mereka tidak bisa mengikuti Unas,tapi bisa karena dari penilaian yang lain mereka kurang. Karena dilihat dari aturan syarat peserta Unas tidak ada yang menyebutkan bahwa siswi hamil tidak boleh ikut Unas. “Kan tidak ada ketentuan yang jelas, makanya seharusnya boleh ikut ujian,”paparnya.
Seperti yang diberitakan InfoolJatim.com, bahwa semua siswa peserta Unas bisa mengikuti tanpa alasan apapun termasuk hamil di luar nikah.
"Adalah hak para siswa untuk mengikuti Unas, tidak ada alasan apapun untuk tidak mengikutkan mereka dalam Unas," ujar Ketua Komisi D, Baktiono, Senin (2/4/2012).
Saat ini, lanjut Baktiono, tidak ada ketentuan yang bisa memberikan dasar ada peserta Unas yang dilarang mengikut ujian. Kejadian khusus seperti terjeratnya siswa pada tindak kriminal dan hamil di luar nikah, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikutsertakan siswa pada Unas.
"Yang ditahan oleh polisi saja boleh ikut Unas, apalagi yang hamil tidak diperbolehkan. Itu hak mereka," lanjutnya.
Baktiono menyesalkan beberapa kejadian pada pelaksanaan Unas tahun lalu yang tidak mengizinkan siswa ikut Ujain Nasional akibat hamil di luar nikah. "Jangan sampai terulang lagi, apapun kondisinya mereka sudah masuk daftar peserta Unas, biar mereka menyelesaikannya," tandas politikus PDIP ini.
Ditanya mengenai bagaimana caranya, Baktino menegaskan pihak sekolah lebih tahu karena mekanisme pelaksanaan Unas ada di pihak sekolah.
"Kalau yang ditahan ujiannya di tahanan, mungkin saja bagi yang berkasus hamil di luar nikah bisa disendirikan. Pihak sekolah lebih tahu, yang penting tidak melanggar aturan," terangnya.
Pada kesempatan tersebut Baktiono juga mengingatkan pihak sekolah, terutama sekolah swasta penerima dana BOS untuk tidak menjadikan keuangan sebagai alasan melarang siswa ikut ujian sekolah maupun Unas.
"Dana BOS sudah masuk perhitungan biaya ujian dan Unas, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikutsertakan mereka jika terkait dengan keuangan," tegasnya.
Baktiono mengaku komisinya sudah menerima beberapa laporan masyarakat tentang pelarangan siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah untuk mengikuti Unas dan ujian sekolah.
Dalam laporan ini, lanjut Baktiono, muncul modus baru pihak sekolah untuk melarang siswa mengikuti ujian dengan tidak memberikan nomer ujain tapi diperbolehkan mengikuti pelaksanaan ujian. "Modusnya mereka boleh ikut ujian tapi nomnornya tak diberikan. Inikan menekan siswa secara psikologis,"tegasnya.
Laporan-laporan ini kata Baktiono sudah ditindaklanjuti langsung pada pihak sekolah dan semuanya sudah memperbolehkan untuk mengikuti ujian. (*)
Selengkapnya : http://go.girilaya.com/zlyril
No Comment.