Indeks
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, mengatakan anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, seyogianya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota KORPRI harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Hapuskan kesan, bahwa aparatur negara sering lamban dalam memberikan pelayanan publik. Kesan ini, memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi birokrasi pemerintahan. Marilah kita perbaiki prosedur pelayanan yang lamban. Marilah kita perbaiki kinerja Pegawai Negeri dalam setiap lingkup organisasi pemerintahan. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan kemampuan aparatur agar lebih sigap dalam melayani kepentingan masyarakat," kata Irwan.
Menurutnya, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang sudah genap berusia 42 tahun, diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang makin solid dan profesional. Dengan organisasi yang solid dan profesional, para anggota KORPRI akan mampu meningkatkan tugas dan pengabdiannya secara lebih baik lagi.
Bagi sebuah organisasi, perjalanan waktu selama empat puluh dua tahun, bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI telah menunjukkan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik, dengan suka dan dukanya, telah mewarnai perjalanan organisasi ini, yang tetap kukuh hingga sekarang ini.
"Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik itu, patut menjadi bahan renungan, pelajaran, dan inspirasi untuk jalannya roda organisasi, di masa yang akan datang," ujarnya.
Bupati mengajak seluruh jajaran kepengurusan KORPRI Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk senantiasa menjaga keutuhan organisasi ini. Mengembangkan profesionalisme dan memperkuat netralitas anggotanya. Setiap pegawai negeri, baik perorangan maupun komunitas dalam organisasi KORPRI, harus bersifat netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri, tidak boleh memiliki afiliasi politik terbuka terhadap partai politik tertentu. Pegawai Negeri pun, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, Pegawai Negeri harus memiliki keberpihakan, terhadap nasib dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta kepedulian bagi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Di tengah-tengah demokrasi yang terus bergulir di Kepulauan Meranti, Riau, maupun nasional ke depan kita akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Legislatif. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh anggota KORPRI dapat menempatkan diri secara profesional di tengah berlangsungnya proses demokrasi di daerah. Agar Saudara-saudara tidak terlibat dalam konflik politik yang tengah berlangsung, maka loyalitas saudara-saudara kepada bangsa dan negara harus didahulukan. Sebagai wadah berhimpun para penyelenggara pemerintahan, KORPRI harus senantiasa peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk kepekaan terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada perilaku dan kinerja birokrasi pemerintah. Setiap kritik dan saran dari masyarakat, merupakan masukan positif bagi perbaikan kinerja pemerintahan," harap Bupati.
Irwan menekankan, anggota KORPRI tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada kritik dan saran dari masyarakat, hendaknya harus memberikan penjelasan secara tepat kepada masyarakat. Berikanlah informasi yang benar dan akurat, agar masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
"Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti, maka segeralah melakukan tindakan nyata agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara tepat waktu. Jangan sekali-kalimenutup diri untuk mendengar dan menerima kritikan dari masyarakat. Jangan pula menutup diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat," ingatnya.
Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini, kata Irwan, menuntut setiap aparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, pada tataran struktural, dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat.
Reformasi birokrasi pada tataran kultural, menurutnya, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.
"Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Praktik-praktik KKN harus dikikis habis. Kepada seluruh jajar pemerintahan, saya minta agar memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan praktik KKN," tegasnya.
Bupati meminta segenap anggota KORPRI juga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara, baik melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan, pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Saya juga ingin mengingatkan seluruh anggota KORPRI, bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pegawai Republik Indonesia, merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggunjawab. Setiap pegawai negeri tunduk pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI. Oleh karena itu, saya minta kepada segenap anggota KORPRI untuk memegang teguh sumpah jabatan itu. Janganlah melalaikan tugas dan kewajiban, apalagi melanggar hukum dan sumpah jabatan. Jangan ada lagi pegawai negeri yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran itu, tanpa pandang bulu," ingatnya.
Bupati mengajak kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi demi kepentingan rakyat yang memerlukan pelayanan segera. KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi yang mandiri. Mengedepankan profesionalisme. Bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Bebas dari tarik menarik di antara kekuatan partai politik yang ada. (MC Riau/san)
"Hapuskan kesan, bahwa aparatur negara sering lamban dalam memberikan pelayanan publik. Kesan ini, memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi birokrasi pemerintahan. Marilah kita perbaiki prosedur pelayanan yang lamban. Marilah kita perbaiki kinerja Pegawai Negeri dalam setiap lingkup organisasi pemerintahan. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan kemampuan aparatur agar lebih sigap dalam melayani kepentingan masyarakat," kata Irwan.
Menurutnya, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang sudah genap berusia 42 tahun, diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang makin solid dan profesional. Dengan organisasi yang solid dan profesional, para anggota KORPRI akan mampu meningkatkan tugas dan pengabdiannya secara lebih baik lagi.
Bagi sebuah organisasi, perjalanan waktu selama empat puluh dua tahun, bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI telah menunjukkan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik, dengan suka dan dukanya, telah mewarnai perjalanan organisasi ini, yang tetap kukuh hingga sekarang ini.
"Berbagai peristiwa dan perubahan sosial politik itu, patut menjadi bahan renungan, pelajaran, dan inspirasi untuk jalannya roda organisasi, di masa yang akan datang," ujarnya.
Bupati mengajak seluruh jajaran kepengurusan KORPRI Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk senantiasa menjaga keutuhan organisasi ini. Mengembangkan profesionalisme dan memperkuat netralitas anggotanya. Setiap pegawai negeri, baik perorangan maupun komunitas dalam organisasi KORPRI, harus bersifat netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri, tidak boleh memiliki afiliasi politik terbuka terhadap partai politik tertentu. Pegawai Negeri pun, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, Pegawai Negeri harus memiliki keberpihakan, terhadap nasib dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta kepedulian bagi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Di tengah-tengah demokrasi yang terus bergulir di Kepulauan Meranti, Riau, maupun nasional ke depan kita akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Legislatif. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh anggota KORPRI dapat menempatkan diri secara profesional di tengah berlangsungnya proses demokrasi di daerah. Agar Saudara-saudara tidak terlibat dalam konflik politik yang tengah berlangsung, maka loyalitas saudara-saudara kepada bangsa dan negara harus didahulukan. Sebagai wadah berhimpun para penyelenggara pemerintahan, KORPRI harus senantiasa peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk kepekaan terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada perilaku dan kinerja birokrasi pemerintah. Setiap kritik dan saran dari masyarakat, merupakan masukan positif bagi perbaikan kinerja pemerintahan," harap Bupati.
Irwan menekankan, anggota KORPRI tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada kritik dan saran dari masyarakat, hendaknya harus memberikan penjelasan secara tepat kepada masyarakat. Berikanlah informasi yang benar dan akurat, agar masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
"Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti, maka segeralah melakukan tindakan nyata agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara tepat waktu. Jangan sekali-kalimenutup diri untuk mendengar dan menerima kritikan dari masyarakat. Jangan pula menutup diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat," ingatnya.
Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini, kata Irwan, menuntut setiap aparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, pada tataran struktural, dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat.
Reformasi birokrasi pada tataran kultural, menurutnya, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.
"Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Praktik-praktik KKN harus dikikis habis. Kepada seluruh jajar pemerintahan, saya minta agar memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan praktik KKN," tegasnya.
Bupati meminta segenap anggota KORPRI juga mampu meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara, baik melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan, pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Saya juga ingin mengingatkan seluruh anggota KORPRI, bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pegawai Republik Indonesia, merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggunjawab. Setiap pegawai negeri tunduk pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI. Oleh karena itu, saya minta kepada segenap anggota KORPRI untuk memegang teguh sumpah jabatan itu. Janganlah melalaikan tugas dan kewajiban, apalagi melanggar hukum dan sumpah jabatan. Jangan ada lagi pegawai negeri yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran itu, tanpa pandang bulu," ingatnya.
Bupati mengajak kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi demi kepentingan rakyat yang memerlukan pelayanan segera. KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi yang mandiri. Mengedepankan profesionalisme. Bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Bebas dari tarik menarik di antara kekuatan partai politik yang ada. (MC Riau/san)
No Comment.