Khofifah Ikut Pilgub Jatim, PDIP Tak Gentar

Surabaya - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menyatakan pasangan Khofifah Indar Parawansa Herman S Sumowiredja, harus dimasukan KPU Jatim dalam bursa Pilgub Jatim. Tentunya, kehadiran pasangan ini akan menambah jumlah peserta di Pilgub Jatim pada 29 Agustus 2013.

Memang sejak awal saat pasangan ini muncul, sudah banyak upaya untuk menjegalnya. Informasinya, ini hanya bagian dari ketakutan pasangan incumbent terhadap Khofifah. Sebab pada Pilgub sebelumnya, Khofifah inilah yang membuat pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf kebingungan.

Tanpa hadirnya Khofifah, pasangan incumbent merasa mulus melenggangkan kakinya. Sebab, pasangan lain, Eggy-Sihat dan Bambang DH-Said Abdullah dianggap incumbent sudah bukan pesaing ketat.

Namun kemulusan itu terusik dengan hadirnya Khofifah-Herman setelah keluar keputusan DKPP terhadap KPU Jatim. Kini pasangan incumbent Pakde Karwo-Gus Ipul harus berpikir ulang tentang strategi pemenangannya. Sebab bisa jadi daerah-daerah yang sudah jadi andalan pasangan incumbent berubah haluan dukungannya.

Begitu juga sebaliknya, Khofifah-Herman juga tetap harus berpikir positif, sebab yang mereka lawan adalah pasangan incumbent yang notabene memiliki peluang untuk melakukan kampanye walau di luar jadwal kampanyenya dengan dalih tugas pemerintahan. Selain itu, Khofifah-Herman juga harus waspada terhadap politik uang.

"Tentu harus waspada karena partai pendukung siapapun bisa saja berpindah haluan jelang detik-detik pemilihan. Semua itu mungkin karena politik uang. Khofifah harus memikirkan itu. Saat ini Khofifah didukung PKB yang memiliki kursi di parlemen dan dua partai parlemen. Bagaimana caranya agar dukungannya tetap solid, itu yang harus ditata," ujar Eddy Firmansyah, salah satu penggiat politik di Surabaya.

Khofifah juga masih perlu menggalang dukungan lain agar ada penambahan dukungan. Jangan sampai percaya atau berpatok pada dukungan yang ada saja, tapi tetap harus mencari simpati ke kelompok lain. Kerja Khofifah ini tinggal 28 hari saja, ini harus diseriusi. Jangan sampai peluang dukungannya lepas hingga berpindah ke pasangan lain.

"Tapi dua pasangan yang dianggap masyarakat bertarung, Pakde-Gus Ipul dan Khofifah Herman, jika semakin memuncak, justru akan menguntungkan pasangan lain. Di saat pertarungan itu sengit, pasangan Bambang-Said, bisa saja meraih simpati dari warga. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tentu akan gencar merapatkan barisan ke warga yang jadi kantong suara pasangan lain," urai Eddy.

Melihat kondisi demikian, semua pasangan tentu harus mengatur atau menata strategi ulang. Jangan sampai strategi yang sudah disusun dengan matang, justru akan dicuri pihak lain. Jangan sampai kemenangan yang sudah ada di depan mata justru berpindah ke pihak lain.

"Semoga Pilgub Jatim bebas dari politik uang, semoga semuanya bertarung dengan fair. Saat ini, gaung Pilgub Jatim ini memang tak membahana seperti periode sebelumnya, masyarakat sudah merasa jika Pilgub ini hanya formalitas karena sejak awal pemenangnya sudah terlihat atau dikendalikan pasangan incumbent. Nah dengan hadirnya pasangan lain itulah yang diharapkan bisa mewarnai Pilgub Jatim. Sebab kalau kemenangan ada di pasangan lain, tentu pasangan incumbent akan malu dan rugi besar karena sudah terlalu royal mengeluarkan anggarannya," tegas Eddy.


Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Masruroh

Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan diadukan tim pasangan calon gubernur Bambang-Said ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyebabnya, lambang Jempol pada foto pasangan yang diusung PDIP di backdrop acara Bawaslu ‘dihilangkan.

“Seharusnya Bawaslu Jatim mentaati semua tahapan yang ditetapkan oleh KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji, Rabu (31/7/2013).

Tim pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Bambang DH-Said Abdullah, tidak terima dengan backdrop di lokasi Rapat koordinasi stakeholders pengawasan pemilukada Jawa Timur yang digelar kerjasama antara Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI, di Hotel Shangri-La Surabaya, pada Selasa kemarin.

Dalam acara yang disaksikan ratusan pengawas pemilu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, serta pemangku kepentingan Pilgub Jatim, backdrop di atas panggung tersebut memuat seluruh foto pasangan calon.

Namun, yang membuat tim Bambang-Said tidak terima, tanda jempol di gambar pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 dihapus. Tim Bambang-Said menilai, Bawaslu Jatim telah melakukan pengubahan sepihak. Padahal, foto pasangan cagub-cawagub yang ditetapkan KPU Jatim berdasarkan keputusan nomor 19/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 15 Juli 2013.

“Bawaslu bertindak tidak etik, imparsial dan dengan sepihak menghapus gambar Jempol. Sebelum ada kepastian hukum tentang pengubahan foto pasangan calon, seharusnya Bawaslu semua mentaati semua tahapan,” tegasnya.

Sirmadji yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menerangkan, pihaknya memahami seluruh proses Pilgub Jatim adalah tahapan hukum. Menurutnya, siapapun yang tidak terima dan tidak puas atas keputusan KPU Jatim, bebas menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN.

Katanya, bila ada yang menggugat keputusan KPU Jatim Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 15 Juli 2013, tim Bambang-Said pun juga siap menggugat intervensi terkait hal itu.

“Karena mengada-ada dan tidak mendasar,” jelasnya.

Khofifah Lolos Partai Pengusung Karsa Siapkan Gugatan

Partai pendukung dan pengusung pasangan incumben Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berencana menggugat DKPP atas keputusan diloloskannya pasangan Khofifah-Herma S Sumawiredja (Berkah). Hal ini dikatakan Martono selaku koordinator partai parlemen pengusung Karsa.

Wakil Ketua Tim Sukses pemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) mengaku beberapa partai politik pendukung KarSa kemungkinan akan menggugat keabsahan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memenangkan gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja (BerKah).

“Kami tidak akan mencegah jika parpol pendukung lakukan gugatan. Mereka (masing-masing parpol) punya konstituen sendiri,” kata Martono ketika menggelar pertemuan pers di Bale Karsa Jl Citarum Surabaya , Kamis (1/8/2013).

Menurut Martono, KarSa saat ini diusung oleh 10 partai politik parlemen dan 22 partai politik non parlemen sehingga sangat tidak mungkin untuk mencegah masing-masing partai melakukan penyikapan berbeda terkait putusan DKPP yang meloloskan pasangan Berkah.

Apalagi, dua parpol yang ikut mengusung yaitu PPNUI dan Partai Kedaulatan, merupakan partai yang masuk dalam lingkaran sengketa yang dibawa ke DKPP, sehingga dua parpol inilah yang kemungkinan akan memperkarakan putusan DKPP ini. Kalaupun tidak langkah hukum, kata Martono, kemungkinan beberapa parpol pendukung KarSa akan melakukan penyikapan terkait putusan DKPP ini dengan langkah-langkah politik tertentu.

Sekadar diketahui, pada Rabu ( 31/7/2013 ), DKPP mengabulkan sebagian gugatan Khofifah-Herman dan memerintahkan KPU segera memasukkan Khofifah-Herman menjadi salah satu calon dalam pilgub. Ketua KPU, Husni Kamil Malik, dalam konferensi pers usai pleno yang berakhir pukul 22.45 Wib menyatakan, KPU menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja sebagai salah satu kontestan pada Pemilihan Gubernur Jatim 2013.

Penetapan Khofifah-Herman sebagai pasangan calon itu menggenapi peserta Pemilukada Jatim yang digelar 29 Agustus mendatang jadi empat pasang calon. Yakni pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (nomor 1), Eggy Sudjana-M Sihat (nomor 2), Bambang DH-Said Abdullah (nomor 3),dan terakhir Khofifah-Herman S Sumawiirdja (nomor 4).

Namun yang pasti, kata Martono, KarSa tidak memiliki kepentingan terkait lolos dan tidaknya Khofifah-Herman. Bahkan, ketika proses awal persidangan di PTUN, tim Karsa juga menyatakan tidak ikut sebagai tergugat intervensi.

Saat itu, selain KPU sebagai tergugat, PTUN memang mengundang seluruh pasangan calon sebagai tergugat intervensi yaitu tim KarSa, Bambang DH-Said Abdullan, serta Eggy Sudjana-Sihat. Dari tiga pasangan ini, hanya KarSa yang menyatakan tidak akan ikut proses persidangan alias mundur. (rha)

Manuver politik sudah dilakukan Bambang DH. Tak ingin diserobot calon lain, Bambang DH perkuat kawasan Mataraman yang memang dikenal basis PDI Perjuangan. Di Ponorogo, calon Gubernur Jatim ini keliling menyapa warga di sejumlah tempat.Di rumah industri minyak atsiri milik Yunanto di Dusun Bebek, Jenangan, Bambang DH meminta restu kepada warga sekitar agar kelak bisa terpilih dan mengemban amanah publik Jatim.

“Semoga berhasil, Pak Bambang. Setelah berhasil memimpin Surabaya, sekarang saatnya memimpin Jawa Timur. Di desa sini banyak pemilih PDI Perjuangan,” kata Yunanto, Sabtu (15/6).



Yunanto banyak bercerita mengenai bisnisnya kepada Bambang DH. Ia mengaku memiliki lima set perangkat penyulingan yang terbuat dari bahan stainless steel. Hampir setiap hari peralatan itu beroperasi. Tumbuhan yang disuling, untuk diambil minyaknya, antara lain cengkeh, selasih, sirih, nilam dan empon-empon (jahe, kunir, lengkuas).

Suami Dyah Katharina pun memuji langkah yang telah dilakukan Yunanto. "Jempol Pak Yun,” puji Bambang DH.

"Kami sudah punya pelanggan, yang membeli minyak hasil sulingan kami. Jualnya per kilogram. Seperti minyak selasih, harganya Rp 600 ribu per kilogram. Untuk sirih Rp 1,5 juta per kilogram. Dan cengkeh dijual Rp 15 ribu," jelas Yunanto, yang akrab disapa Sarno menambahkan.

Sewaktu menjadi walikota Surabaya, Bambang DH memang memberikan perhatian penting terhadap usaha ekonomi rakyat. Yunanto berharap lancarnya pasokan bahan baku, seperti daun sirih. Padahal, sirih banyak ditanam warga di pekarangan. “Saya sering kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku,” ujar Yunanto.

"Betul, Pak. Produksi sudah bagus. Usaha rakyat kita sering terkendala soal bahan baku," kata Bambang DH. Yunanto sendiri setiap hari dibantu 6 pekerja yang semuanya warga setempat. Setiap kali proses penyulingan, dia membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar. Untuk daun sirih dia membutuhkan satu ton.

Lepas dari Dusun Bebek, Bambang DH mengunjungi pengrajin Reog Rekso Budoyo di kawasan Purbosuman. Ia temui Djumingan, pemilik kerajinan. Ternyata peminat reog cukup besar.

"Hanya, kami masih kesulitan jika misalnya pembeli menginginkan kulit kepala harimau yang asli, sebagai bahan reog. Kalau ada pemesan seperti itu, ya harus menunggu. Kami mencari kulit kepala harimau ke Jakarta, atau ke Surabaya," katanya.

Bambang DH pun memberikan dukungan untuk usaha kerajinan reog. “Ini warisan budaya leluhur. Warisan yang jempol! Mari kita pertahankan. Jangan punah!” kata dia. Tentang kesulitan modal, yang biasa dialami usaha ekonomi rakyat, Bambang DH menaruh bela rasa atas hal tersebut.

"Mestinya usaha kecil rakyat bisa mudah mengakses permodalan," katanya.

Calon gubernur kelahiran Pacitan itu juga mengunjungi kampung yang warganya membuat sate ayam. Ia sapa ibu-ibu dan remaja perempuan yang tengah sibuk menusuk daging ayam. “Wah lagi sibuk ya Bu. Minta maaf mengganggu," sapa dia.

Suasana pun mencair. Bambang DH segera membaur dengan warga. Ia ikut berjongkok, lalu belajar menusuk daging ayam. "Rupanya harus telaten," celetuknya disambut tawa warga.

"Pasti nikmat ini satenya. Jempol ya, Bu," kata Bambang DH.

Setelah kampung sate, Bambang DH masuk ke Desa Jabung, Kecamatan Mlarak. Ia nikmati dawet yang terkenal itu. Di kampung itu, ada sekitar 16 rumah tangga yang sudah puluhan tahun membuat dawet Jabung. "Dijamin tidak ada bahan kimianya,” ujar sang penjual. Gulanya berasal dari gula aren yang khas.

"Wah, sedap. Dawet jempol!" kata Bambang DH. (Amr)

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja berencana mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan itu dianggap tidak lagi relevan karena keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memenangkan mereka.

"Memang ada rencana pencabutan gugatan di PTUN, tapi kita tetap menunggu bukti konkrit dari DKPP dan Komisi Pemilihan Umum. Mereka janji paling lambat Jumat besok," kata kuasa hukum Khofifah-Herman, Djuli Edy, saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 Agustus 2013.

Setelah DKPP mengabulkan pemulihan hak konstitusional Khofifah-Herman, Komisi Pemilihan Umum Pusat langsung menggelar rapat pleno penetapan keduanya sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur pada Rabu malam, 31 Juli 2013.

Karena permintaan Khofifah-Herman untuk lolos sebagai calon sudah terpenuhi, gugatan di PTUN dianggap tidak relevan. Pencabutan gugatan itu akan disampaikan ke majelis hakim PTUN pada sidang ketiga, Jumat, 2 Agustus 2013. Seharusnya, sidang besok akan mengagendakan bukti surat dan saksi.

Saat ini, tim kuasa hukum masih menunggu berita acara hasil putusan DKPP dan KPU yang digunakan untuk mencabut gugatan di PTUN. Namun diakui Djuli, pencabutan itu memang harus lebih dulu mendapat persetujuan KPU Jawa Timur sebagai tergugat.

Apalagi pada sidang kedua, KPU melalui kuasa hukumnya sudah memberikan jawaban atas gugatan, sehingga berhak mengajukan keberatan jika gugatan dicabut. Namun keberatan KPU dianggap tidak relevan, karena jika proses gugatan ini berlanjut, justru akan membuat KPU mengeluarkan putusan baru.

Menurut Djuli, pihaknya tidak perlu meminta persetujuan pasangan calon lain, Bambang DH-Said Abdullah dan Eggi Sudjana-M Sihat, karena keduanya bertindak sebagai tergugat intervensi yang kedudukannya linear dengan penggugat. "Jadi saya rasa mereka tidak akan mempersulit," kata dia.

Kuasa hukum KPU Jawa Timur Fahmi Bachmid sebelumnya sempat menyatakan keberatan jika gugatan di PTUN dicabut. Alasannya, peradilan bukan mainan dan ajang uji coba. Kalau memang yakin ada persoalan administrasi negara, harus didaftarkan dan diselesaikan. "Peradilan itu bukan main-main, bukan uji coba, daftar terus cabut," ujarnya.

AGITA SUKMA LISTYANTI